LapsustikNews- Bertempat di Lapas Kelas 1 Cipinang pada Senin (9/10), Kalapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, jajaran pejabat struktural dan JFT Pembina Keamanan Pemasyarakatan mengikuti kegiatan penguatan yang dirangkaikan dengan pengarahan oleh Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen PAS, Supriyanto beserta Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun.

Kegiatan yang dilaksanakan diawali dengan apel siaga SatopsPatnal PAS Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan dilanjutkan dengan pengarahan langsung oleh Direktur Keamanan dan Ketertiban.

Dalam arahannya, Supriyanto menyampaikan pentingnya deteksi dini keamanan dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Laksanakan deteksi dini yang terdiri dari tiga poin yakni deteksi dini terhadap sarpras keamanan, terhadap orang dan barang yang keluar masuk dan deteksi dini terhadap perilaku warga binaan,” ujar Supriyanto.

Kontributor: Humas Lapas Narkotika Jakarta

LapsustikNews- Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, meresmikan 68 Kelurahan Sadar Hukum Provinsi DKI Jakarta, Jumat (06/10). Bertempat di Sasono Langen Budhoyo Taman Mini Indonesia Indah, pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan oleh Menteri Hukum dan HAM ini merupakan wujud apresiasi atas kelurahan yang telah memiliki kesadaran hukum di wilayah berdasarkan indikator penilaian Kelurahan Sadar Hukum. Proses penilaian dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kabupaten/Kota.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, mengungkapkan dengan bangga bahwa saat ini di wilayah DKI Jakarta sudah 267 Kelurahan atau telah mencapai 100% kelurahan yang berpredikat sebagai Kelurahan Sadar Hukum. “Hal ini tak lepas dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Para Penyuluh Hukum Kantor Wilayah yang bekerja sama dan bersinergi dengan BPHN, Pemprov DKI Jakarta serta Para Aparat Penegak Hukum dan stakeholder lainnya,” tutur Ibnu Chuldun.

Kegiatan peresmian Kelurahan Sadar Hukum ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan Paralegal Justice Award kepada 18 Lurah dan Restorative Justice Award kepada 3 Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan 3 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penyelesaian masalah di luar pengadilan. Menteri Hukum dan HAM RI juga melakukan penandatanganan Prasasti Kelurahan Sadar Hukum secara simbolis yang turut disaksikan oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta (Heru Budi Hartono), Plh. Sekretaris Jenderal (Reynhard Silitonga) dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu.

Yasonna H. Laoly menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono beserta jajaran yang selama ini telah memberikan dukungan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam program peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui Kelurahan Sadar Hukum. Menteri Hukum dan HAM juga bangga dapat bertemu langsung dengan Para Walikota, Camat serta Lurah yang telah berhasil memasyarakatkan hukum di wilayahnya.

Pelaksanaan kegiatan Peresmian 68 Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta Tahun 2023 ini adalah suatu pencapaian besar dan wujud adanya sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. “Hal ini sangatlah membanggakan dan DKI Jakarta menjadi Provinsi pertama di Indonesia dengan jumlah capaian 100% dalam pembentukan Kelurahan Sadar Hukum,” ujar Yasonna.

Menteri Hukum dan HAM RI berharap peresmian ini dapat menjadi trigger untuk meningkatkan kinerja, integritas dan kontribusi membangun hukum di Provinsi DKI Jakarta. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui pola pembangunan yang selaras dengan upaya meningkatkan perekonomian nasional dan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan slogan Provinsi DKI Jakarta, “Sukses Jakarta untuk Indonesia”.

Terakhir, Menteri Hukum dan HAM RI mengingatkan kepada jajarannya untuk tetap melakukan pemantauan dan pembinaan berkelanjutan terhadap kelurahan yang telah berstatus Kelurahan Sadar Hukum. “Tetaplah mengabdi untuk bangsa dan negara, Sukses Jakarta Sadar Hukum Warganya,” Tutup Yasonna H. Laoly.

Kontributor: Humas Lapas Narkotika Jakarta

LapsustikNews- Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa (3/10) menerima kedatangan Sub Tim 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terinci atas kinerja manajemen Pemasyarakatan dan direncanakan berlangsung selama tiga hari.

Bertempat di aula Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, kegiatan dihadiri oleh Fonika Affandi selaku Kalapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta beserta jajaran pejabat struktural serta perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ditjen Pemasyarakatan dan Sub Tim I BPK RI.

Fonika Affandi menyampaikan terima kasih atas kedatangan tim BPK dalam rangka pemeriksaan terinci atas kinerja Pemasyarakatan khususnya di Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

“Terima kasih atas kedatangan tim BPK RI pada hari ini yang menjadikan Lapas kami sebagai salah satu sampel dalam pemeriksaan terinci atas kinerja manajemen Pemasyarakatan”, ujar Fonika.

Teddy Artawan, selaku ketua Sub Tim I menjelaskan beberapa poin yang perlu dievaluasi seperti permasalahan populasi (overcrowded), pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lapas dan Bapas, dan manajemen penyimpanan barang sebagai fungsi Rupbasan serta manajemen TI (SDP) yang memegang peranan penting dalam pemasyarakatan terkait Warga Binaan.

“Pada hari ini kita akan melaksanakan pemeriksaan atas kinerja manajemen Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta khususnya pada poin-poin permasalahan populasi, pembinaan dan pembimbingan serta manajemen teknologi informasi (TI) pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)”, ujar Teddy.

Kontributor: Humas Lapas Narkotika Jakarta

LapsustikNews- Kegiatan pemeriksaan terinci atas manajemen Pemasyarakatan T.A 2020 hingga semester 1 tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi dimulai. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom pada Senin (18/9) ini dihadiri secara langsung oleh jajaran pejabat struktural.

Kegiatan dibuka oleh Heni Yuwono selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.1-PW.02.04-223 tanggal 15 September 2023 tentang Pemberitahuan Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Manajemen Pemasyarakatan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Periode Tahun 2020 s.d Semester I 2023”, ujar Heni

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan tujuan pemeriksaan oleh Sarjono selaku Kepala Auditorat I.B BPK RI.

“Tujuan pemeriksaan terinci ini yaitu untuk menilai upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan dalam menanggulangi permasalahan terkait manajemen pemasyarakatan”, buka Sarjono.

Sarjono melanjutkan bahwa pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Pemeriksaan terinci merupakan pemeriksaan lanjutan atas pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelumnya khususnya pada UPT Pemasyarakatan yang terdiri dari sembilan area potensial pada pemeriksaan pendahuluan, yang kemudian dipilih empat area kunci yang menjadi pemeriksaan terinci”, ujar Sarjono.

Kontributor: Humas Lapas Narkotika Jakarta

LapsustikNews- Pada Kamis (14/9), Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menerima kunjungan tim dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja dan job assesment terhadap dua jabatan fungsional yakni Pengaman Pemasyarakatan dan Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan didampingi oleh tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Decky Nurmansyah.

Kedatangan tim Ditjen Anggaran yang dipimpin oleh Mujono Basuki selaku Kasi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi III Dit. Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kemenkeu disambut hangat oleh Kalapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Fonika Affandi beserta jajaran pejabat struktural.

Kunjungan tim diawali dengan melihat proses pembinaan yang ada di Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yakni Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Cah Angon. SAE Cah Angon merupakan salah satu program unggulan pembinaan kemandirian yang memiliki program pembinaan budidaya perikanan, peternakan, perkebunan serta budidaya maggot BSF.

Kunjungan dilanjutkan dengan melihat proses kunjungan dan dilanjutkan dengan melihat proses pembinaan yang berada di Galeri Karpas yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan diakhiri dengan kegiatan foto bersama.

Kontributor: Humas Lapas Narkotika Jakarta